Platform Energi Terbarukan Harus Demokratis

Palembang, owa.or.id – Masyarakat Sumatera Selatan harus mewaspadai adanya upaya akumulasi modal dalam transisi energi yang telah menjadi komitmen Pemerintah Indonesia dalam penurunan emisi gas rumah kaca (Net Zero Emisson) Tahun 2060, seperti halnya industri bahan bakar fosil, dimana cengkeraman ekonomi industri ini telah menguasai politik saat ini. 

Kehawatiran masyarakat sipil mengemuka pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait Kajian Strategis Lingkungan dan Sosial (Strategic Environmental and Social Assessment/SESA) yang diselenggarakan di Kota Palembamg pada 7 Juli 2023 yang bertujuan memastikan proses identifikasi dan langkah mitigasi dampak sosial, lingkungan dan ekonomi dari Mekanisme Transisi Energi di Provinsi Sumatra Selatan. 

Kecenderungan kelompok-kelompok pemilik pemodal untuk mempolitisasi transisi energi terbarukan agar pilihan teknologi dan infrastruktur yang akan dibangun ditujukan untuk kebutuhan akumulasi modal mereka bukan untuk memenuhi kebutuhan umat manusia secara sehat dan ekologis. Sistem berbasis energi terbarukan menawarkan peluang determinisme teknologi dan kelembagaan. Karena itu dibutuhkan platform energi terbarukan yang demokratis.

Acara tersebut dihadiri oleh Organsasi non pemerintah (NGO) dan akademisi. Dari  NGO antara lain hadir perwakilan dari OWA Institute, Solidaritas Perempuan Palembang, Sarekat Hijau Indonesia (SHI), Spora Institute, dan Hutan Kita Institute (HAKI). Sedangkan dari akademisi hadir dari UIN Raden Patah dan Universitas Sumatera Selatan.